Soal UAS PKn Kelas 8 SMP Semester 2 (Genap) : Sahabat Nadi Guru yang berbahagia, kali ini Nadi Guru akan menyampaikan informasi tentang Soal UAS PKn Kelas 8 SMP Semester 2 (Genap) sebagai bahan pembelajar di rumah.
Adapun contoh Soal UAS PKn Kelas 8 SMP Semester 2 (Genap) adalah sebagai berikut:
1. Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan pengertian Pancasila sebagai . . . .
a. dasar negara c. jiwa bangsa
b. falsafah hidup d. kepribadian bangsa
2. Pancasila sebagai norma fundamental berarti berfungsi sebagai . . . .
a. cita-cita hukum Indonesia
b. modernisasi hukum
c. fakta hukum
d. hukum mutlak
3. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menampilkan kenyataan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan pengertian Pancasila dalam dimensi ...
a. idealis c. realistis
b. normatif d. fundamental
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Nilai yang bersifat umum.
2) Mencakup cita-cita bangsa.
3) Nilai yang memiliki ciri khas.
4) Sesuai dengan nilai nyata.
5) Nilai pengamalan.
Pernyataan yang menunjukkan nilai dasar Pancasila ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 c. 3, 4, dan 5
b. 2, 3, dan 4 d. 1, 3, dan 5
5. Nilai moral pengamalan Pancasila berwujud perbuatan yang berhubungan dengan . . . .
a. sosial budaya
b. politik dan ideologi
c. adat dan budaya
d. etika dan agama
6. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai moral . . . .
a. religius c. persatuan
b. kemanusiaan d. kerakyatan
7. Inti sila Pancasila selalu ada dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama. Pernyataan ini merupakan penjabaran nilai Pancasila yang bersifat . . . .
a. objektif c. normatif
b. subjektif d. material
8. Empat nilai kerohanian Pancasila adalah . . . .
a. kenyataan, objektif, tidak diubah, abstrak
b. kebenaran, estetis, etis, dan religius
c. kenyataan, etis, umum, dan religius
d. kebenaran, objektif, estetis, dan universal
9. Lima dasar falsafah negara Indonesia yang dinamakan Pancasila dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal . . . .
a. 22 Juni 1945 c. 29 Mei 1945
b. 14 Juni 1945 d. 1 Juni 1945
10. UUD 1945 yang memuat susunan pemerintahan di Indonesia dijiwai oleh . . . .
a. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945 dan Pokok Pikiran UUD 1945
c. Pancasila dan Nilai-nilai jiwa 1945
d. Pembukaan UUD 1945 dan norma hukum
11. Contoh pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan berabad dalam kehidupan/lingkungan sekolah adalah . . . .
a. tidak saling mencampuri hak orang lain
b. menegur teman yang mencontek
c. tidak mencoret-coret dinding kelas dan sarana lainnya
d. tertib membayar uang sekolah
12. Perhatikan pernyataan dalam kolom berikut ini!
Pengamalan Pancasila sila ketiga ditunjukkan oleh kolom . . . .
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
13. Pancasila menjadi ciri khas bangsa yang dapat membedakannya dari bangsa lain merupakan pengertian Pancasila sebagai . . . .
a. jiwa bangsa
b. kepribadian bangsa
c. pandangan hidup
d. dasar negara
14. Pancasila dalam pengertian dasar negara ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea . . . .
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
15. Menurut Prof. Notonegoro unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental serta mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia adalah . . . .
a. asas hukum
b. asas kebangsaan
c. asas kerohanian
d. asas manfaat
16. Menurut pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS, kekuasaan kedaulatan Rakyat Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan . . .
a. DPR c. DPR dan Senat
b. Senat d. Parlemen
17.
Dari tabel di atas yang merupakan nomor pasangan yang tepat untuk sistematika UUD/Konstitusi ialah . . . .
a. 1 - E c. 5 - D
b. 2 - B d. 3 - C
18. “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Ini merupakan bunyi UUD 1945 pasal . . . .
a. 1 ayat (1)
b. 1 ayat (2)
c. 2 ayat (1)
d. 1 ayat (3)
19. Sistem pemerintahan menurut UUD 1950 ialah . . . .
a. demokrasi Pancasila
b. demokrasi liberal parlementer
c. sistem pemerintahan presidensial
d. demokrasi terpimpin
20. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara. Ini merupakan penyimpangan konstitusional pada masa . . . .
a. Orde Baru
b. Orde Lama
c. Era Reformasi
d. Awal Kemerdekaan
21. Penegasan kedudukan presiden dan DPR sejajar, maka presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Hal ini merupakan salah satu hasil perubahan UUD 1945, yaitu pada . . . .
a. perubahan kesatu
b. perubahan kedua
c. perubahan ketiga
d. perubahan keempat
22. “Bercampurnya jabatan publik, perusahaan dan yayasan sehingga pemegang kekuasaan menjadi pemenang dan mengambil keuntungan secara tidak adil”. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan masa Orde Baru di bidang . . . .
a. sosial
b. ekonomi
c. budaya
d. politik
23. Menurut UUD 1945 hasil perubahan, dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan . . . .
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Kepentingan rakyat
24. Banyak peluang untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, antara lain karena faktor berikut . . . .
a. materi UUD 1945 belum memuat materi demokrasi, pemberdayaan rakyat, HAM, masih multitafsir, dan desakan dari berbagai komponen bangsa
b. kita hidup di masa modern, maka UUD pun harus berubah
c. pemerintahan yang sentralistik (terpusat)
d. ada undang-undang yang mengaturnya
25. Sikap positif yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap UUD 1945 hasil perubahan adalah . . . .
a. membahas perlunya perubahan sistem ketatanegaraan
b. menghafal pasal-pasal perubahan UUD 1945
c. mempelajari aturan berkaitan dengan hak asasi dan kewajiban dasar manusia
d. memahami, memasyarakatkan dan melaksanakan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen
26. “Setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku”. Ini merupakan pengertian dari . . . .
a. norma
b. surat keputusan
c. perundang-undangan
d. peraturan perundang-undangan
27. Perundang-undangan nasional sangat penting artinya untuk mencapai . . . .
a. kemakmuran negara
b. keserasian dan kerukunan
c. kebahagiaan lahir dan batin
d. ketertiban, ketenteraman dan keadilan
28. Berikut ini adalah bukan cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap kritis terhadap perundang-undangan, yaitu . . . .
a. melakukan dialog antara kelompok masyarakat dan DPR
b. melakukan aksi unjuk rasa secara anarkis
c. melibatkan peran aktif para pakar dalam pembahasan perundang-undangan
d. mengajukan gugatan ke PTUN bila terjadi kesalahan prosedur dalam proses perubahan surat keputusan
29. Perhatikan ilustrasi berikut ini!
1) Bahtiar menangkap seorang pencuri dan langsung menyerahkannya kepada yang berwajib.
2) Amin seorang anak yang baik dan sopan terhadap siapapun.
3) Rani selalu berbuat jujur dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
4) Ratih seorang anak yang selalu membantu temannya yang kesusahan.
Diantara ilustrasi di atas yang termasuk pelaksanaan norma hokum adalah normor?
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
30. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan . . . .
a. Peraturan Daerah
b. Peraturan Presiden
c. Undang-undang
d. UUD
31. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dalam sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya . . . .
a. 2/3 dari jumlah anggota MPR
b. 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir
c. 1/3 dari jumlah anggota MPR
d. 1/2 dari anggota MPR
32. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan perundangan di lingkungan negara yaitu . . . .
a. mematuhi rambu-rambu lalu lintas
b. tidak menggelandang sepulang sekolah
c. menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib
d. menghormati tata cara adat kebiasaan setempat
33.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILU
Pernyataan di atas merupakan contoh bagian dari undang-undang yang disebut dengan . . . .
a. konsiderans c. isi
b. diktum d. dasar hokum
34. Pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam . . . .
a. UU RI Nomor 12 Tahun 2003
b. UU RI Nomor 31 Tahun 2002
c. UU RI Nomor 20 Tahun 2001
d. UU RI Nomor 14 Tahun 2004
35. Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden terdapat dalam materi . . . .
a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005
b. UU Nomor 32 Tahun 2004
c. UU Nomor 20 Tahun 2001
d. UU Nomor 31 Tahun 2002
36. Demokrasi yang berkaitan dengan bidang politik merupakan pengertian demokrasi dalam arti . . . .
a. sempit c. utuh
b. luas d. bulat
37. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Kekuasaan minoritas.
2) Nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat.
3) Proses hukum yang wajar.
4) Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
5) Kedaulatan ada di tangan penguasa.
Asas-asas demokrasi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 c. 3, 4, dan 5
b. 2, 3, dan 4 d. 1, 3, dan 5
38. Salah satu komponen pemerintahan demokratis adalah . . . .
a. partai-partai menggalang kekuatan oposisi melawan pemerintahan yang ada
b. badan legislatif melaksanakan kebijakan
c. badan eksekutif membuat dan melaksanakan peraturan
d. rakyat sebagai penentu kebijakan
39. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Kekuasaan tidak terbatas.
2) Pemerintahan bersifat totaliter.
3) Rakyat menjadi objek pemerintahan semata.
Pernyataan di atas merupakan ciri demokrasi . . . .
a. marxisme
b. komunisme
c. modern
d. konstitusional
40. Pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung disebut . . . .
a. referendum
b. voting
c. musyawarah
d. mufakat
41. Demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif yaitu demokrasi . . . .
a. pemisahan kekuasaan
b. parlementer
c. referendum
d. liberal
42. Perwujudan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat ialah . . . .
a. pembagian tugas pekerjaan rumah
b. diskusi kelompok tentang permasalahan di kelas
c. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
d. turut serta dalam organisasi politik
43. Dalam demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem ini disebut . . . .
a. parlementer
b. komunis
c. liberal
d. presidensial
44. Berikut ini tidak termasuk ciri demokrasi Pancasila yaitu . . . .
a. otoritas kekuasaan pada penguasa tertinggi
b. musyawarah mufakat
c. penghargaan terhadap HAM
d. bersendikan hukum
45. Dalam pelaksanaan demokrasi, mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan bertujuan untuk . . . .
a. membentuk disintegrasi kelompok
b. membela kepentingan rakyat
c. menciptakan jurang pemisah antara rakyat dengan pemerintah
d. membentuk identitas bangsa
46. Kekuasaan yang tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain di muka bumi. Sifat kekuasaan ini disebut . . . .
a. mutlak
b. abadi
c. asli
d. permanen
47. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilatarbelakangi teori kenegaraan . . . .
a. integralistik
b. individualistik
c. liberalistik
d. monopolistik
48. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah . . . .
a. melakukan kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan
b. menguji undang-undang terhadap UUD
c. mengusulkan pengangkatan hakim agung
d. menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim
49. Sarana demokrasi yang merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam bidang politik ialah . . . .
a. pemanfaatan sarana umum
b. mengatur kelancaran lalu lintas
c. pemilu
d. membantu korban bencana alam
50. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah mendapat kekuasaan dari rakyat. Kedaulatan ini disebut pemerintahan . . . .
a. monarkhis
b. oligarkhis
c. otokratis
d. demokratis
Demikianlah informasi yang bisa disampaikan berkaitan dengan contoh Soal UAS PKn kelas 8 SMP Semester 2, yang bersumber dari Bse Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat!!!
0 Komentar
Post a Comment