Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 5 : Assalamualaikum,,, Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas 8 SMP pada bab 5 yaitu Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yaitu Makna Kedaulatan Rakyat, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat, dan Sikap Positip terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia.
Adapun Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 5 tentang Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia sebagai berikut:
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, berarti kedaulatan berada di tangan . . . .
a. MPR c. Presiden
b. DPR d. Rakyat
2. Kita menganut demokrasi Pancasila, perbuatan kita hendaknya . . . .
a. memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain
b. mau menghargai pendapat teman akrab
c. menuruti kehendak orang lain
d. mau mendengarkan pendapat orang lain
3. Keanggotaan MPR menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945 terdiri atas . . . .
a. Anggota MPR, utusan daerah
b. Anggota DPR, utusan golongan
c. Anggota DPD, partai politik
d. Anggota DPR, DPD
4. Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut . . . .
a. Undang-undang c. Pancasila
b. Undang-undang Dasar d. Ketetapan MPR
5. Teori kedaulatan rakyat memiliki ciri, antara lain . . . .
a. segala aspek kehidupan harus tunduk pada hukum
b. adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat
c. kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan raja
d. Tuhan menyerahkan kekuasaan kepada penguasa di dunia
6. Ajaran Trias Politica dilaksanakan sepenuhnya dalam demokrasi system . . . .
a. Parlementer
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Pemisahan kekuasaan
7. Sesuai UUD 1945, tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah . . . .
a. memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU tentang pajak, pendidikan dan agama
b. mengawasi keuangan negara berdasarkan laporan dari BPK
c. mengajukan rancangan undang-undang
d. mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi Negara jika ditentukan undang-undang
8. Trias Politica yang membagi kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif dan yudikatif dikemukakan oleh . . . .
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Jean Jacques Rousseau
d. Abraham Lincoln
9. Di desa Bagelen, Jawa Tengah terdapat kebiasaan penduduk desa untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat kepentingan umum. Kegiatan ini disebut . . . .
a. Layadan c. Rerukun alur waris
b. Gugur Gunung d. Krubutan
10. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan perilaku hakim merupakan tugas . . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. Mahkamah Agung
b. Komisi Yudisial d. Pengadilan Tinggi
11. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Pembukaan UUD 1945 alinea 3.
2) Pembukaan UUD 1945 alinea 4.
3) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
4) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
5) UU No. 9 Tahun 1998
Tiga dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 4 c. 2, 3, dan 5
b. 1, 3, dan 5 d. 2, 3, dan 4
12. Hukum berada di atas segala-galanya dan merupakan sumber kedaulatan. Pernyataan ini merupakan . . . .
a. Teori kedaulatan Tuhan c. Teori kedaulatan rakyat
b. Teori kedaulatan negara d. Teori kedaulatan hukum
13. Lembaga yang mencerminkan penjelmaan kedaulatan rakyat adalah . . . .
a. eksekutif c. yudikatif
b. legislatif d. Komisi Yudisial
14. Prinsip kedaulatan rakyat masyarakat Sulawesi Selatan tampak dalam kegiatan . . . .
a. Tasmi’ah c. Duduo samo rendah, taga samo tinggi
b. Balai Banjar d. Keregan
15. Berikut ini bukan merupakan tugas MPR ialah . . . .
a. menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar
b. melantik presiden dan wakil presiden
c. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945
16. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sesuai dengan UUD 1945 pasal . . . .
a. 20 A ayat (3) c. 23 ayat (2)
b. 11 ayat (1) d. 23 E ayat (2)
17. Yang mengajukan rancangan UU berkaitan dengan otonomi daerah ialah . . . .
a. DPR c. DPD
b. MPR d. DPRD
18. Presiden mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan . . . .
a. MPR c. Mahkamah Agung
b. DPR d. Menteri
19. Lembaga yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden ialah . . . .
a. Mahkamah Agung c. MPR
b. Mahkamah konstitusi d. DPRD
20. Contoh peran masyarakat dalam pemerintahan di lingkungan Negara ialah . . . .
a. membantu kegiatan siskamling di RT/RW
b. melaksanakan program OSIS
c. mematuhi hukum dan menghormati aparat pemerintah
d. menjaga petugas bencana alam
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila?
2. Berikanlah contoh perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, Rukun Tetangga dan kehidupan bernegara!
3. Berikan dua contoh perilaku siswa yang dapat memberikan dukungan, partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintahan di lingkungan terdekat!
4. Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari aspek;
a. Struktur pemerintah
b. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara
5. Jelaskan tiga sifat kedaulatan menurut Jean Bodin!
6. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan berikut ini:
a. Teori Kedaulatan Tuhan c. Teori Kedaulatan Rakyat
b. Teori Kedaulatan Negara d. Teori Kedaulatan Hukum
7. Bagaimana pendapat Dr. B. J. Haga tentang demokrasi asli di Indonesia?
8. Bagaimana hasil penelitian Prof. Dr. Kuntjaraningrat di desa Bagelen tentang kegotongroyongan?
9. Tunjukkanlah kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif di Indonesia dalam UUD 1945!
10. Berikan satu contoh bentuk pengawasan rakyat terhadap pemerintah!
Demikianlah informasi yang bisa disampaikan berkaitan dengan Soal PKn kelas 8 SMP Bab 5 tentang Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia, yang bersumber dari Bse Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat!!!
0 Komentar
Post a Comment